Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang semakin luas terhadap perekonomian lokal. Di tengah kritik mengenai perubahan konsep awal program, data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa puluhan ribu pelaku usaha telah terlibat dalam rantai pasok MBG.
Pada saat yang sama, munculnya sejumlah laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG menunjukkan bahwa perluasan program harus berjalan beriringan dengan penguatan standar keamanan pangan. Dengan cakupan program yang semakin besar, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan manfaat ekonomi secara merata dan menjamin makanan yang aman bagi masyarakat.
Kritik atas Ekosistem Ekonomi MBG
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebelumnya menyoroti perubahan konsep awal MBG. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Sandiaga mengingatkan bahwa program tersebut sejak awal diharapkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Menurutnya, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pengelola kantin, hingga dapur sekolah seharusnya dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang tumbuh dari pelaksanaan MBG.
Ia juga menyoroti potensi berkurangnya kesempatan bagi pedagang kecil apabila pengadaan bahan pangan lebih banyak terkonsentrasi pada pengelola yang memiliki beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar melalui pasar induk, misalnya, berpotensi membuat pedagang kecil di sekitar sekolah tidak memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana yang diharapkan dari konsep awal program.
Kritik tersebut penting sebagai bahan evaluasi. Namun, keterlibatan masyarakat dalam MBG tidak hanya dapat dilihat dari aktivitas pedagang di sekitar sekolah. Ekosistem program mencakup rantai pasok yang jauh lebih luas.
Puluhan Ribu UMKM Masuk Rantai Pasok
Data BGN per 9 Oktober 2026 menunjukkan terdapat 63.608 pemasok yang terlibat dalam ekosistem MBG di 37 provinsi.
Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok merupakan UMKM, disusul 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dan ekonomi kerakyatan telah mengambil bagian dalam rantai pasok MBG. Permintaan bahan pangan dalam jumlah besar membuka peluang bagi petani, peternak, pengolah pangan, koperasi, dan berbagai usaha lokal untuk menjadi bagian dari ekosistem program.
Namun, besarnya jumlah pemasok belum otomatis berarti manfaat ekonomi telah terdistribusi secara merata.
Pemerintah dan pengelola SPPG tetap perlu memastikan proses pengadaan berlangsung transparan serta memberikan kesempatan yang proporsional kepada pemasok lokal. Petani, peternak, pedagang pasar tradisional, koperasi, hingga usaha pangan rumahan perlu memperoleh akses kemitraan sesuai kapasitas dan standar yang ditetapkan.
Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program konsumsi, tetapi juga dapat berkembang menjadi penggerak produksi dan perekonomian daerah.
Membuka Lapangan Kerja bagi Perempuan
Dampak ekonomi MBG juga terlihat dari terbukanya kesempatan kerja di tingkat lokal, khususnya bagi perempuan.
Dalam siaran pers BGN pada 7 Agustus 2025, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan bahwa tenaga kerja di salah satu operasional dapur MBG didominasi perempuan, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan.
“Kebanyakan pekerja adalah perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Melalui program ini, mereka kini memiliki penghasilan,” kata Tigor.
Ia menyebut penghasilan yang diterima sekitar Rp2 juta per bulan.
Kesempatan kerja tersebut mencakup berbagai aktivitas, mulai dari membersihkan dan menyiapkan bahan pangan, memotong bahan, memasak, membagi porsi, mengemas makanan, hingga membantu proses distribusi.
Artinya, efek ekonomi MBG tidak hanya muncul melalui transaksi antara SPPG dan pemasok, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Keamanan Pangan Tidak Boleh Menjadi Catatan Kaki
Di tengah peluang ekonomi tersebut, aspek keamanan pangan menjadi tantangan yang tidak kalah penting.
Sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG di beberapa daerah perlu ditangani secara hati-hati dan berbasis pemeriksaan. Salah satunya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ketika 17 siswa SMP Satu Atap Negeri 1 Batukliang dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program pada 17 November 2026.
Keluhan yang dilaporkan antara lain sakit perut, mual, pusing, hingga muntah. Dinas Kesehatan setempat kemudian melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengamankan sampel makanan dari SPPG Aik Darek 4 untuk diperiksa di BPOM Mataram.
Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Lombok Tengah Putrawangsa mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian.
“Jangan sampai persepsi masyarakat salah tentang itu,” ujarnya.
Langkah pemeriksaan tersebut penting karena gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tidak serta-merta membuktikan bahwa makanan MBG merupakan penyebabnya. Penyebabnya harus ditentukan melalui pemeriksaan medis, laboratorium, dan penelusuran terhadap seluruh proses penyediaan makanan.
Kasus Serupa Perlu Ditangani Berbasis Bukti
Laporan gangguan kesehatan juga muncul di SPPG Malingping Utara, Kabupaten Lebak, Banten. Enam relawan dilaporkan mengalami mual, muntah, dan diare sehingga distribusi makanan sempat dibatalkan.
Petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap operasional SPPG. Dugaan mengenai bahan makanan tertentu, termasuk sawi dan tempe, tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat dikaitkan sebagai penyebab.
Kasus lain dilaporkan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Sebanyak 22 siswa SMK Kesehatan Adi Husada mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi menu MBG pada 17 November 2026. Sebelas siswa dilaporkan menjalani perawatan inap, sementara 11 lainnya memperoleh penanganan rawat jalan.
Dinas Kesehatan Kota Malang kemudian mengambil sampel makanan dari SPPG penyedia untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Proses tersebut penting untuk menelusuri berbagai kemungkinan, mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan peralatan, proses memasak, pengendalian suhu, hingga penyimpanan dan distribusi makanan.
Karena itu, setiap laporan dugaan gangguan kesehatan harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi serius, tetapi kesimpulan mengenai penyebabnya tetap harus menunggu hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ekonomi Tumbuh, Keamanan Harus Diperkuat
Perdebatan mengenai konsep awal MBG yang disampaikan Sandiaga Uno pada akhirnya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Data keterlibatan lebih dari 50 ribu UMKM sebagai pemasok menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal. Penyerapan tenaga kerja perempuan juga memperlihatkan bahwa manfaat program dapat menjangkau rumah tangga di sekitar SPPG.
Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan tata kelola pengadaan yang transparan agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Pada saat yang sama, keamanan pangan harus ditempatkan sebagai standar yang tidak dapat ditawar. Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul laporan gangguan kesehatan, tetapi harus dimulai sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, pengelola SPPG harus dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan hubungan kausal, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat tidak terjebak pada kesimpulan yang tidak berbasis bukti.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak makanan yang disalurkan. Ukurannya jauh lebih luas: apakah makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, apakah aman dikonsumsi, apakah UMKM dan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi, serta apakah tata kelolanya mampu menjamin keberlanjutan program.
MBG akan memiliki dampak yang lebih besar apabila fungsi sosial, ekonomi, dan keamanan pangan tersebut dapat berjalan secara bersamaan. Dengan pengawasan yang kuat dan evaluasi berbasis data, program ini tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
