Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Peluncuran itu dilakukan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki.
Regulasi tersebut menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Di samping itu, untuk memberi kepastian perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dia menyebut, setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.
Regulasi itu untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia. Di sisi lain, kata Koswara, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi perhatian agar pengembangan ekonomi karbon memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.
“Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan,” jelas Koswara.
Setelah peluncuran, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) juga menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk “Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership”. KKP mencatat meningkatnya minat pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru Indonesia.
“Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” ujar Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina.
Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menekankan, keberhasilan restorasi diukur dari fungsi ekosistem yang pulih, bukan sekadar jumlah bibit yang ditanam. “Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif,” ucapnya.
