Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih menunjukkan sinyal positif. Hal tersebut tercermin dalam survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang menunjukkan mayoritas responden masih memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran.
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 82,1 persen responden menyatakan percaya terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Angka ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi, persepsi positif terhadap pemerintah masih cukup kuat.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo juga tercatat tinggi. Sebanyak 80,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden. Tingginya angka kepuasan tersebut dapat menjadi modal politik bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai program prioritas sekaligus memperkuat kebijakan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Persepsi Politik Juga Relatif Positif
Survei yang sama turut memotret persepsi masyarakat terhadap kondisi politik nasional. Sebanyak 65,9 persen responden menyatakan merasa nyaman dan menilai kondisi politik Indonesia berada dalam keadaan baik, sementara 16,3 persen lainnya memberikan penilaian positif dalam kategori yang berbeda.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak melihat situasi politik nasional sebagai kondisi yang mengganggu aktivitas pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Kondisi politik yang relatif kondusif memang penting bagi keberlangsungan agenda pembangunan. Stabilitas memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan, sementara kepastian politik juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi.
Namun, stabilitas politik tidak berarti kritik harus dikesampingkan. Pemerintahan yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi tetap membutuhkan pengawasan publik agar kebijakan yang dijalankan dapat terus dievaluasi dan diperbaiki.
Kepercayaan Harus Dibayar dengan Kinerja
Tingginya tingkat kepercayaan publik seharusnya tidak membuat pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, hasil survei dapat dibaca sebagai mandat sosial untuk meningkatkan kinerja dan menjawab persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Sejumlah isu seperti penciptaan lapangan kerja, daya beli, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, serta pemerataan pembangunan tetap membutuhkan perhatian. Kepercayaan publik akan lebih bermakna apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaksanaan program, meningkatkan transparansi, dan memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran. Keberhasilan tidak cukup diukur dari tingginya dukungan dalam survei, tetapi juga dari perubahan konkret yang terjadi di tengah masyarakat.
Survei Memberikan Gambaran Persepsi Publik
Survei LKPI tersebut dilaksanakan pada 8–20 September 2026 dengan melibatkan 1.400 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Meski demikian, hasil survei tetap perlu dipahami sebagai gambaran persepsi responden pada periode tertentu. Tingkat kepercayaan dan kepuasan dapat berubah seiring perkembangan kondisi ekonomi, politik, maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Karena itu, angka 82,1 persen tingkat kepercayaan dan 80,7 persen tingkat kepuasan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan evaluasi. Justru, angka tersebut dapat menjadi pijakan untuk mempertahankan kebijakan yang berhasil sekaligus memperbaiki sektor yang masih memiliki persoalan.
Pada akhirnya, tingginya kepercayaan publik merupakan sinyal positif bagi pemerintahan Prabowo–Gibran. Tantangan berikutnya adalah memastikan kepercayaan tersebut tidak berhenti sebagai angka survei, tetapi bertransformasi menjadi legitimasi yang diperkuat oleh kinerja nyata.
Kepercayaan dapat diperoleh melalui persepsi, tetapi harus dipertahankan melalui kerja nyata. Semakin konsisten pemerintah menghadirkan kebijakan yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, semakin kuat pula fondasi dukungan publik terhadap agenda pembangunan nasional.
