Gagasan pendidikan gratis yang kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak dari wacana menuju tahap perumusan kebijakan. Pemerintah tengah mengkaji skema pendidikan gratis yang mencakup jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga menyiapkan pilot project pada 2027, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan anggaran sekitar Rp5 triliun.
Kebijakan pendidikan gratis tentu memiliki tantangan besar. Namun, tujuan dasarnya menyentuh persoalan yang sangat penting, yakni memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya yang sulit dijangkau.
Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan mobilitas sosial. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya sekolah dan kuliah dapat menjadi salah satu hambatan dalam melanjutkan pendidikan. Karena itu, perluasan akses pendidikan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bukan Sekadar Soal Gratis
Meski demikian, pendidikan gratis tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya biaya yang dibayarkan masyarakat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan dilaksanakan. Pemerintah perlu memastikan siapa yang menjadi penerima manfaat, bagaimana pembiayaannya, bagaimana mekanisme distribusi anggaran, serta bagaimana kualitas pendidikan tetap terjaga.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting jika cakupan kebijakan diperluas hingga perguruan tinggi. Kebutuhan pembiayaan akan jauh lebih besar dan melibatkan berbagai komponen, mulai dari biaya operasional, tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, hingga keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi.
Karena itu, keberhasilan pendidikan gratis nantinya tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik yang terbebas dari biaya, tetapi juga dari kualitas layanan pendidikan yang mereka terima.
Mahasiswa Punya Ruang untuk Mengawal
Di titik inilah mahasiswa memiliki peran strategis.
Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa dapat ikut mengawal kebijakan pendidikan gratis melalui kajian, riset, diskusi publik, maupun rekomendasi kebijakan. Kritik tetap penting sebagai bagian dari kontrol sosial, tetapi kritik akan semakin kuat apabila disertai data dan alternatif solusi.
Mahasiswa dapat, misalnya, mengkaji mekanisme pembiayaan pendidikan gratis, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi sekolah dan perguruan tinggi, serta menyusun rekomendasi agar kebijakan tidak hanya menguntungkan wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang sudah relatif baik.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada wilayah 3T yang menjadi sasaran awal pilot project. Kondisi geografis, ketersediaan guru, fasilitas pendidikan, akses internet, hingga kemampuan pemerintah daerah tentu berbeda dengan wilayah perkotaan.
Artinya, kebijakan yang berhasil di satu daerah belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di daerah lain.
Mengawal Agar Tidak Berhenti sebagai Slogan
Pengawasan publik juga dibutuhkan setelah kebijakan mulai diterapkan. Mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil dapat ikut memantau apakah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat, apakah kualitas pendidikan tetap terjaga, serta apakah terdapat kelompok masyarakat yang justru belum terjangkau.
Dengan cara tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi kelompok yang menyampaikan tuntutan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Pemerintah pun perlu membuka ruang partisipasi yang luas. Masukan dari mahasiswa, akademisi, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat di daerah dapat menjadi bahan penting untuk menyempurnakan desain kebijakan.
Saatnya Bertemu di Substansi
Perbedaan pandangan mengenai pendidikan gratis merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Pemerintah memiliki kewajiban merancang kebijakan yang realistis dan berkelanjutan, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengkritisi sekaligus mengawasi pelaksanaannya.
Namun, perbedaan tersebut tidak harus membuat tujuan memperluas akses pendidikan menjadi terabaikan.
Jika pendidikan gratis memang diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, maka mahasiswa dapat mengambil peran dengan mengawal substansinya: memastikan kebijakan tepat sasaran, pembiayaannya transparan, kualitas pendidikan tidak turun, dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tidak tertinggal.
Pendidikan gratis pada akhirnya bukan sekadar persoalan menghapus biaya. Ia merupakan pekerjaan besar untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Karena itu, ketika pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret menuju kebijakan tersebut, saatnya mahasiswa tidak hanya hadir sebagai penonton atau pengkritik. Mahasiswa dapat menjadi bagian dari proses: mengkaji, memberi masukan, mengawasi, dan memastikan gagasan pendidikan gratis benar-benar berubah menjadi akses pendidikan yang nyata bagi masyarakat.
