Keluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, yang mengaku kecewa setelah bergabung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan di media sosial. Di tengah munculnya kritik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah membuka ruang bagi mitra untuk mengganti yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur.
Unggahan video di media sosial X memperlihatkan seorang mitra yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi usaha setelah terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Keluhan tersebut menyinggung persoalan insentif, aturan pelaksanaan, hingga ketentuan kemitraan yang disebut tidak sesuai dengan harapan ketika pertama kali bergabung.
Pengalaman tersebut memunculkan sentimen negatif dari sejumlah warganet yang mengaitkan persoalan kemitraan dengan dugaan mitra merasa dirugikan oleh pemerintah.
Namun, persoalan yang terjadi di lapangan perlu ditelusuri berdasarkan penyebab, mekanisme kerja sama, serta pihak yang bertanggung jawab.
BGN sebelumnya mengungkap adanya persoalan dalam hubungan kemitraan antara yayasan dan mitra pengelola SPPG.
Dalam proses pembaruan perjanjian kerja sama, ditemukan yayasan yang dinilai tidak berkontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur, tetapi meminta mitra menyetorkan sejumlah uang berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, terdapat mitra yang telah membangun dapur dan menjalankan operasional, tetapi masih diminta memberikan setoran kepada yayasan yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun,
tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” ujar Sudaryono dalam siaran pers BGN, 2 Oktober 2026.
Menurut BGN, praktik semacam itu perlu ditindaklanjuti karena dapat menimbulkan beban tambahan bagi mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Atas dasar efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan program, BGN memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengajukan pergantian yayasan yang menaungi SPPG.
“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” tegas Sudaryono.
BGN menyediakan mekanisme registrasi bagi yayasan dan mitra pengelola SPPG.
Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti terkait persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalankan kerja sama.
Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola kemitraan MBG agar hubungan antara yayasan, mitra pembangunan, dan pengelola dapur berlangsung lebih transparan serta memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.
*Insentif SPPG Rp2.000 Per Porsi Disesuaikan dengan Layanan*
Selain persoalan yayasan, perubahan skema insentif SPPG juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG.
BGN mulai menerapkan mekanisme insentif sebesar Rp2.000 per porsi makanan yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat pada hari pelayanan efektif sejak 5 Oktober 2026.
Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani berbeda-beda.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan agar pemberian insentif lebih proporsional dengan jumlah layanan yang diberikan masing-masing dapur.
“Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari. Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi BGN, 1 Oktober 2026.
Skema tersebut merupakan bagian dari alokasi pembiayaan program MBG yang mencakup kebutuhan bahan makanan, operasional, serta fasilitas SPPG. Insentif diberikan berdasarkan porsi yang benar-benar disalurkan dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan.
Karena itu, calon mitra perlu memahami bahwa keterlibatan dalam program MBG bukan jaminan keuntungan usaha dalam jumlah tertentu. Perhitungan investasi harus mempertimbangkan biaya pembangunan dapur, peralatan, tenaga kerja, pemeliharaan, serta kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
Pemahaman terhadap skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab menjadi penting agar calon mitra memiliki ekspektasi yang realistis sebelum memutuskan berinvestasi.
*BGN Perbarui PKS dan Perketat Tata Kelola Kemitraan*
BGN juga melakukan pembenahan melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) SPPG. Langkah tersebut mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi administrasi, serta legalisasi notaris untuk memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas kerja sama.
Dalam siaran pers pada 29 Oktober 2026, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memperbarui SPK sebagai bagian dari penguatan tata kelola program MBG.
“Kita dukung penuh Kejaksaan Agung. Data kita buka. Semua SPPG wajib Perjanjian Kerja Sama baru, diperiksa Biro Hukum dan dilegalisasi notaris,” ujar Sudaryono.
BGN juga menegaskan tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan, pemberian tip, maupun pengadaan bermasalah dalam pelaksanaan MBG.
“Tidak ada tip-tip proyek MBG. Berantas yayasan calo. Hentikan pengadaan bermasalah,” tegas Sudaryono.
Pembaruan dokumen kerja sama diharapkan dapat memperjelas kedudukan mitra, yayasan, dan pengelola SPPG sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Apabila ditemukan pungutan tidak wajar, praktik percaloan, atau pelanggaran ketentuan, penanganannya perlu dilakukan melalui pemeriksaan dan penindakan berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku.
*Mitra SPPG Diingatkan Waspada Penipuan*
Di tengah pembenahan kemitraan, BGN juga mengingatkan mitra dan calon mitra SPPG agar waspada terhadap penipuan yang mencatut nama lembaga.
Modus yang dilaporkan antara lain penggunaan surat dan email palsu untuk meminta biaya administrasi, verifikasi, maupun pembelian peralatan dapur.
Pelaku juga menawarkan bantuan mempercepat proses pembukaan dapur dengan meminta pembayaran terlebih dahulu.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa pelayanan administrasi lembaga tersebut tidak dipungut biaya.
“BGN mengingatkan para mitra agar berhati-hati terhadap surat atau email yang mengatasnamakan BGN, khususnya yang meminta sejumlah uang dengan dalih mempercepat proses administrasi, verifikasi, maupun pembukaan dapur SPPG. BGN tidak pernah meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk setiap proses pelayanan administrasi,” ujarnya, dikutip CNN Indonesia, 18 November 2026.
Pelaku penipuan dilaporkan menggunakan dokumen yang menyerupai surat resmi BGN, lengkap dengan kop surat dan barcode tanda tangan pejabat.
Mereka juga meminta calon mitra membeli perlengkapan dapur melalui pihak tertentu, tetapi barang yang dijanjikan tidak dikirimkan setelah pembayaran dilakukan.
BGN menegaskan seluruh komunikasi resmi menggunakan alamat email dengan domain *@bgn.go.id*.
Mitra diminta memeriksa keabsahan dokumen, alamat pengirim, dan penawaran yang diterima sebelum melakukan pembayaran.
*Kawal MBG, Keluhan Mitra Harus Ditindaklanjuti*
Keluhan mitra SPPG menjadi masukan penting bagi evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Persoalan kemitraan, pungutan, pembagian tanggung jawab, hingga skema pembiayaan harus ditelusuri secara objektif agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
Mitra, pengelola SPPG, sekolah, dan masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program serta melaporkan dugaan pungutan tidak wajar, penipuan, atau ketidaksesuaian kerja sama melalui kanal resmi BGN.
Pengawasan publik dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
Kritik terhadap pelaksanaan program juga perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi, bukan digeneralisasi sebagai gambaran seluruh kemitraan SPPG.
Perbedaan kepentingan dan kekecewaan dalam hubungan kerja sama tidak seharusnya dimanfaatkan untuk membenturkan mitra dengan pemerintah maupun memperluas konflik antarpihak.
Pembenahan tata kelola, penindakan terhadap praktik yang merugikan, dan keterbukaan terhadap pengaduan menjadi langkah penting agar pelaksanaan MBG semakin baik dan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat.
