Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dikabarkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 5 Oktober 2026. Salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa adalah pendidikan gratis untuk semua jenjang, sekaligus peningkatan kesejahteraan guru.Jika melihat substansi tuntutannya, aspirasi tersebut pada dasarnya merupakan kebutuhan yang masuk akal di tengah harapan masyarakat terhadap akses pendidikan yang semakin luas dan terjangkau. Pendidikan bukan hanya persoalan individu, tetapi investasi penting bagi masa depan bangsa.Menariknya, tuntutan pendidikan gratis yang dibawa mahasiswa tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang tengah didorong pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan negeri gratis, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri.Dalam momentum HUT PAN, Prabowo bahkan secara tegas meminta agar gagasan pendidikan gratis tersebut segera diwujudkan. Pemerintah pun saat ini tengah mengkaji skema dan tahapan implementasinya, termasuk rencana pilot project yang mulai dipersiapkan.Artinya, terdapat titik temu antara aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan agenda pemerintah. Perbedaannya lebih banyak berada pada bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan secara bertahap, tepat sasaran, dan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.Karena itu, demonstrasi mahasiswa seharusnya dapat menjadi bagian dari mekanisme demokrasi untuk mengawal janji dan kebijakan pemerintah. Kritik dan tekanan publik tetap diperlukan agar program pendidikan gratis tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.Di sisi lain, penyampaian aspirasi juga perlu dilakukan secara tertib dan damai. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, tetapi pada saat yang sama masyarakat lain juga memiliki hak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.Dalam konteks tersebut, kepolisian melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap aksi demonstrasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi sekaligus memastikan ketertiban masyarakat.“Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Polri hadir sebagai penjaga demokrasi, melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga hak masyarakat lainnya untuk tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Budi.Pada akhirnya, tuntutan pendidikan gratis dan kesejahteraan guru merupakan aspirasi yang patut didengar. Demonstrasi dapat menjadi sarana untuk mengingatkan pemerintah, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan komitmen tersebut diwujudkan menjadi kebijakan nyata. Demokrasi akan berjalan sehat ketika aspirasi dapat disampaikan secara bebas, tetapi tetap dengan cara yang damai dan menghormati hak masyarakat lainnya
