Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor, dan peningkatan investasi menjadi sejumlah indikator yang mendukung aktivitas ekonomi nasional. Meski demikian, target pertumbuhan sebesar 8 persen pada 2029 masih membutuhkan strategi yang lebih kuat, terutama melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat serta daerah.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bahan pemberitaan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang mencapai 5,03 persen. Kenaikan itu menunjukkan adanya perbaikan laju pertumbuhan tahunan. Namun, evaluasi terhadap kinerja ekonomi pada 2024 perlu mempertimbangkan bahwa Presiden Prabowo baru mulai menjalankan pemerintahan pada Oktober tahun tersebut.
Dengan demikian, sebagian besar aktivitas ekonomi 2024 berlangsung sebelum pergantian kepemimpinan nasional. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi dilaporkan tetap terjaga. Berdasarkan angka dalam bahan artikel, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan 5,12 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan ekonomi semester I 2026 disebut mencapai 5,45 persen secara tahunan.
Dari sektor perdagangan, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan 7,03 persen sepanjang 2025.
Perkembangan ini memperlihatkan kontribusi perdagangan terhadap perekonomian nasional, termasuk dalam mendukung aktivitas produksi dan memperluas peluang pasar bagi produk Indonesia. Sementara itu, investasi pada aset tetap juga mengalami pertumbuhan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencakup investasi dalam bentuk bangunan, mesin, dan peralatan produksi, meningkat 6,12 persen pada triwulan IV 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan juga terlihat pada sejumlah sektor ekonomi. Penyediaan akomodasi serta makan dan minum dilaporkan tumbuh 11,83 persen pada semester I 2026. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah meningkat 18,62 persen dibandingkan semester I 2025. Indikator tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha dan belanja pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi. Kendati demikian, kesinambungan pertumbuhan memerlukan dukungan investasi yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan permintaan domestik.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Diperlukan Di luar capaian makroekonomi, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Persoalan tersebut menjadi pembahasan Kastorius Sinaga dalam kolom Kompas.com bertajuk “Konsensus Ancol Menuju Pertumbuhan 8 Persen” yang terbit pada 11 Oktober 2026. Pembahasan ini menyoroti pentingnya keselarasan kebijakan dan penguatan peran daerah dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS ditempatkan sebagai bagian dari upaya menyatukan arah kebijakan pembangunan. Sinergi antarlembaga diperlukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
Pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran lebih aktif dalam mempercepat belanja pembangunan, menarik investor, menyederhanakan perizinan, serta memperluas kesempatan kerja. Langkah-langkah tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Pembentukan Tim Kendali Ekonomi diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul di daerah. Keberhasilannya akan bergantung pada kecepatan penyelesaian masalah, kejelasan tanggung jawab, dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, sinergi pusat dan daerah tidak hanya diperlukan untuk mempercepat realisasi anggaran, tetapi juga memastikan belanja pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Hilirisasi Didorong untuk Meningkatkan Nilai Tambah Strategi hilirisasi menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pengembangan industri pengolahan nikel di Maluku Utara memberikan gambaran mengenai potensi kegiatan industri berbasis komoditas dalam menggerakkan perekonomian daerah. Meski demikian, penerapan strategi hilirisasi tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah. Setiap daerah perlu mengembangkan sektor unggulan berdasarkan ketersediaan sumber daya, infrastruktur, tenaga kerja, dan akses pasar. Wilayah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan, misalnya, dapat memperkuat industri pengolahan hasil produksi lokal. Pengembangan tersebut berpeluang memperpanjang rantai nilai, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta membuka kesempatan kerja di luar sektor produksi bahan mentah. Investasi juga perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi secara luas. Selain meningkatkan kapasitas industri, proyek investasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, mendorong transfer keterampilan, dan membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke dalam rantai pasok.
Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendukung penting. Pada saat yang sama, pengembangan industri perlu memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan investasi.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Kesejahteraan Walaupun sejumlah indikator ekonomi memperlihatkan perkembangan positif, peningkatan pertumbuhan belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Kenaikan produksi dan investasi perlu diikuti dengan bertambahnya pekerjaan yang layak, membaiknya daya beli, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu. Penguatan produktivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing industri, dan pengembangan usaha di berbagai daerah diperlukan agar pertumbuhan lebih berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 menjadi agenda besar bagi pemerintahan Prabowo. Pencapaiannya membutuhkan kebijakan yang konsisten, investasi berkualitas, peningkatan produktivitas nasional, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, perkembangan pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan investasi menjadi modal untuk mendorong ekspansi ekonomi lebih lanjut. Namun, upaya menuju target 8 persen tetap memerlukan langkah konkret untuk mengatasi berbagai hambatan struktural. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan tahunan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.
