Perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan penguatan investasi menjadi sejumlah indikator yang menopang aktivitas ekonomi nasional. Namun, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 masih membutuhkan kerja keras, terutama dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat koordinasi pembangunan pusat dan daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam bahan pemberitaan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. Meski mencatat kenaikan, perbandingan kedua angka itu perlu dilihat secara proporsional. Sebab, pemerintahan Prabowo baru dimulai pada Oktober 2024 sehingga sebagian besar aktivitas ekonomi sepanjang tahun tersebut berlangsung sebelum pergantian pemerintahan.
Momentum pertumbuhan berlanjut pada 2026. Dalam bahan artikel ini, ekonomi Indonesia disebut tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan 5,12 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 dilaporkan mencapai 5,45 persen secara tahunan. Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa tumbuh 7,03 persen sepanjang 2025. Kinerja tersebut menjadi salah satu penopang perekonomian, sekaligus menegaskan peran perdagangan dalam memperluas pasar bagi produk nasional dan menjaga aktivitas produksi.
Investasi juga menunjukkan perkembangan positif. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), indikator yang mencerminkan investasi pada aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan, tumbuh 6,12 persen pada triwulan IV 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sektor usaha, penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan 11,83 persen pada semester I 2026.
Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah dilaporkan meningkat 18,62 persen dibandingkan semester I 2025. Perkembangan tersebut memperlihatkan dinamika kegiatan usaha dan belanja pemerintah yang ikut memengaruhi pergerakan ekonomi.
Meski demikian, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada kemampuan menjaga permintaan, meningkatkan kapasitas produksi, serta memastikan investasi menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Selain menjaga indikator makroekonomi, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Isu tersebut dibahas Kastorius Sinaga dalam kolom Kompas.com berjudul “Konsensus Ancol Menuju Pertumbuhan 8 Persen” yang terbit pada 11 Oktober 2026. Dalam pembahasan tersebut, Konsensus Ancol menempatkan koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan dan memperkuat kontribusi pemerintah daerah terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat realisasi belanja pembangunan, menarik investasi, menyederhanakan proses perizinan, serta memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan kebijakan di daerah juga perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembentukan Tim Kendali Ekonomi diarahkan untuk memperkuat pemantauan pelaksanaan program sekaligus membantu mengidentifikasi hambatan yang mengganggu aktivitas ekonomi di daerah. Efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian tugas, dan tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan. Dengan koordinasi yang lebih baik, program pembangunan diharapkan tidak berhenti pada perencanaan atau penyerapan anggaran, tetapi mampu menghasilkan kegiatan ekonomi produktif dan membuka peluang usaha baru.
Hilirisasi dan Investasi Produktif Perlu Diperkuat Hilirisasi juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Pengalaman Maluku Utara dalam pengolahan nikel menunjukkan potensi industri berbasis komoditas untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Namun, pengembangan hilirisasi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Daerah yang memiliki potensi pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan dapat mengembangkan strategi serupa melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses pasar.
Investasi produktif perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas industri, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai produksi. Pendekatan tersebut penting agar manfaat investasi tidak terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu. Pemerintah juga perlu memastikan kepastian regulasi dan kemudahan berusaha berjalan seiring dengan pengawasan lingkungan serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Target Pertumbuhan 8 Persen Masih Membutuhkan Kerja Keras Di tengah sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan positif, pertumbuhan ekonomi belum otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Kenaikan investasi dan produksi perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, penguatan daya beli rumah tangga, serta distribusi manfaat pembangunan yang lebih luas. Tantangan lainnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Peningkatan aktivitas ekonomi perlu ditopang produktivitas, daya saing industri, kualitas sumber daya manusia, dan iklim investasi yang mendukung ekspansi usaha.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 karena itu masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Prabowo. Untuk mencapainya, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan, memperluas investasi berkualitas, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, pertumbuhan ekonomi dan penguatan koordinasi pembangunan menjadi modal untuk mengejar target tersebut. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan, melainkan juga dari kemampuan menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara nyata
