Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan penguatan investasi.
Namun, capaian tersebut masih perlu diikuti langkah strategis agar Indonesia mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Penguatan produktivitas, perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi berkualitas, serta koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sejumlah agenda penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Tantangannya bukan hanya mendorong angka pertumbuhan lebih tinggi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam bahan pemberitaan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025.
Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang mencapai 5,03 persen.
Meski demikian, capaian 2024 perlu ditempatkan dalam konteks masa transisi pemerintahan.
Prabowo mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, sehingga sebagian besar aktivitas ekonomi pada tahun tersebut berlangsung sebelum pemerintahannya berjalan.
Memasuki 2026, perekonomian nasional dilaporkan mempertahankan pertumbuhan.
Data dalam bahan artikel menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, dibandingkan 5,12 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 juga disebut mencapai 5,45 persen secara tahunan.
Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa tumbuh 7,03 persen sepanjang 2025.
Kinerja ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan pentingnya perdagangan dalam memperluas pasar produk Indonesia dan menjaga aktivitas produksi.
Investasi juga memperlihatkan perkembangan positif. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencakup investasi pada bangunan, mesin, dan peralatan produktif, tumbuh 6,12 persen pada triwulan IV 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum dilaporkan tumbuh 11,83 persen pada semester I 2026.
Konsumsi pemerintah dalam periode yang sama meningkat 18,62 persen dibandingkan semester I 2025.
Sejumlah indikator tersebut memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi selama periode pemerintahan Prabowo.
Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap membutuhkan penguatan sektor produktif, kepastian usaha, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Dua Tahun Prabowo, Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Perhatian
Dalam upaya mendorong pertumbuhan lebih tinggi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat.
Kebijakan nasional membutuhkan dukungan pelaksanaan di tingkat daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan potensi ekonomi setempat.
Persoalan ini dibahas Kastorius Sinaga dalam kolom Kompas.com berjudul “Konsensus Ancol Menuju Pertumbuhan 8 Persen” yang terbit pada 11 Oktober 2026.
Pembahasan mengenai Konsensus Ancol menyoroti pentingnya koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan serta memperkuat kontribusi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat realisasi belanja pembangunan, menarik investasi, menyederhanakan perizinan, dan membuka kesempatan kerja.
Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik ekonomi setiap wilayah agar program yang dijalankan menghasilkan manfaat optimal.
Pembentukan Tim Kendali Ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat pemantauan program dan membantu mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan di daerah.
Efektivitas koordinasi tersebut akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menindaklanjuti persoalan di lapangan, memastikan pembagian tanggung jawab antarlembaga, dan mengevaluasi hasil pembangunan secara terukur.
Bagi pemerintahan Prabowo, penguatan sinergi pusat dan daerah menjadi bagian penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.
Dengan pelaksanaan yang efektif, belanja pembangunan diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga mendorong aktivitas usaha dan menciptakan lapangan kerja.
Hilirisasi dan Investasi Jadi Penopang Pertumbuhan
Selain koordinasi pembangunan, hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Pengembangan industri pengolahan nikel di Maluku Utara menunjukkan potensi industri berbasis komoditas dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Namun, pengembangan hilirisasi perlu disertai perhatian terhadap penciptaan lapangan kerja, keterlibatan usaha lokal, dan dampak lingkungan.
Strategi serupa dapat dikembangkan di daerah lain melalui pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Dengan memperkuat industri pengolahan, daerah berpeluang meningkatkan nilai jual produk, memperluas akses pasar, dan mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.
Investasi produktif juga perlu diarahkan agar memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.
Selain meningkatkan kapasitas produksi, investasi diharapkan mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasok.
Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan akses pembiayaan menjadi faktor pendukung yang perlu diperhatikan.
Tanpa dukungan tersebut, potensi ekonomi daerah tidak selalu dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Karena itu, peningkatan investasi selama pemerintahan Prabowo perlu diiringi upaya memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, bukan hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja.
Target Ekonomi 8 Persen pada 2029 Masih Menjadi Ujian
Menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo, tantangan pembangunan ekonomi tidak berhenti pada mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5 persen.
Pemerintah juga menghadapi pekerjaan besar untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas manfaat pertumbuhan ke berbagai lapisan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, kenaikan investasi dan produksi perlu diikuti penciptaan pekerjaan yang layak, penguatan daya beli, serta pemerataan akses terhadap peluang ekonomi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing industri, dan produktivitas tenaga kerja juga menjadi faktor penting untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dengan demikian menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan Prabowo.
Pencapaiannya membutuhkan kebijakan yang konsisten, investasi berkualitas, pengembangan industri bernilai tambah, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
Dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo menjadi periode penting untuk menilai arah kebijakan dan kesiapan fondasi ekonomi menuju target tersebut.
Perkembangan pertumbuhan, ekspor, dan investasi dapat menjadi modal awal, tetapi hasilnya tetap perlu diuji melalui kemampuan ekonomi menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam bidang ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian angka pertumbuhan.
Kemampuan membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli, meningkatkan pendapatan, dan memastikan manfaat pembangunan tersebar lebih merata akan menjadi bagian penting dari penilaian terhadap perjalanan ekonomi Indonesia menuju 2029
