Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kesehatan, tetapi juga oleh kualitas pendidikan. Anak-anak membutuhkan asupan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, mereka juga membutuhkan lingkungan belajar yang layak, tenaga pendidik yang berkualitas, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini patut diapresiasi karena pemenuhan gizi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
“Meskipun demikian, muncul pertanyaan yang perlu diperhatikan bersama: apakah besarnya perhatian terhadap program MBG telah berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan di Indonesia?”
Pada dasarnya, MBG dan pendidikan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang sehat tentu membutuhkan pendidikan yang baik agar mampu mengembangkan potensi dan pengetahuannya. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas juga perlu didukung oleh kondisi kesehatan dan gizi peserta didik. Oleh karena itu, persoalan utama bukanlah memilih antara menyediakan makanan bergizi dan memperbaiki pendidikan, melainkan memastikan bahwa kedua kebutuhan tersebut memperoleh perhatian dan dukungan anggaran yang tepat.
Jika melihat kondisi pendidikan di lapangan, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ketersediaan ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi, akses internet, pemerataan tenaga pendidik, dan kualitas pembelajaran merupakan beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan. Data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikdasmen tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi fasilitas pendidikan masih perlu diperbaiki. Pada indikator kerusakan ruang kelas, persentase ruang kelas dengan kondisi rusak berat tertinggi terdapat pada jenjang sekolah dasar (SD), yaitu sebesar 1,21 persen secara nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui program tambahan, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran (Kemendikdasmen, 2025).
Menurut Briston D. Sitorus, pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama dalam pembangunan manusia tanpa mengabaikan pentingnya pemenuhan gizi. Negara tidak cukup hanya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga harus memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak. Generasi yang sehat membutuhkan tubuh yang kuat, sedangkan generasi yang unggul membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Artinya, makanan bergizi memang menjadi salah satu kebutuhan penting peserta didik, tetapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan mereka. Anak-anak juga membutuhkan ruang belajar yang aman, fasilitas pembelajaran yang memadai, guru yang kompeten dan sejahtera, serta kesempatan memperoleh pendidikan secara merata.
Persoalan keseimbangan tersebut semakin penting ketika melihat alokasi anggaran negara. Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan pada 21 Agustus 2025, anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 direncanakan sebesar Rp757,8 triliun. Setelah APBN 2026 ditetapkan, anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp769,1 triliun. Sementara itu, alokasi keseluruhan program MBG pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp335 triliun. Perbedaan angka anggaran pendidikan tersebut bukanlah pertentangan data, melainkan menunjukkan perubahan dari tahap perencanaan RAPBN menuju APBN yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025a, 2025b).
Wulan Cahyani juga menekankan pentingnya memperhatikan klasifikasi anggaran agar masyarakat tidak keliru dalam memahami alokasi tersebut. Dalam APBN 2026, sekitar Rp223,56 triliun dari alokasi Badan Gizi Nasional (BGN) diperhitungkan dalam anggaran pendidikan. Angka tersebut perlu dibedakan dari total alokasi MBG karena keduanya merujuk pada konteks pencatatan anggaran yang berbeda. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026. MK menyatakan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN mendatang, paling lambat pada APBN 2028. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan ketepatan klasifikasi anggaran sangat penting agar penggunaan dana pendidikan tetap dapat diawasi dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).
Besarnya alokasi anggaran tentu harus diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan yang bertanggung jawab. Pemerintah perlu memastikan bahwa program MBG benar-benar diberikan kepada sasaran yang tepat, memenuhi standar gizi, menjaga kualitas dan keamanan makanan, serta dilaksanakan secara transparan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui manfaat program dan memperbaiki berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didik. Perbaikan ruang kelas, peningkatan fasilitas belajar, pemerataan tenaga pendidik, serta dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu tidak boleh kehilangan perhatian. Sebab, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan MBG dan pendidikan sebagai dua program yang saling mendukung melalui perencanaan anggaran yang cermat. Program pemenuhan gizi harus dilaksanakan tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar pendidikan. Transparansi dalam pengalokasian dana, pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta evaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada program yang terlihat secara langsung, tetapi juga memperhatikan kualitas pembelajaran, kelayakan fasilitas, kesejahteraan guru, dan pemerataan kesempatan belajar.
Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak cukup dibangun melalui generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga harus didukung oleh generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk berkembang. MBG merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, sedangkan pendidikan menjadi fondasi penting dalam membentuk kemampuan dan kualitas manusia. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan saling mengurangi perhatian. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jangan sampai negara berhasil menyediakan makanan bergizi bagi generasi muda, tetapi belum mampu memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak. Sebab, generasi unggul bukan hanya generasi yang sehat, melainkan juga generasi yang terdidik
