Aksi sejumlah mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuntut kepastian pengembalian modal pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan perdebatan mengenai tanggung jawab investasi dalam program pemerintah.
Di tengah sorotan tersebut, masyarakat perlu memahami perbedaan antara risiko bisnis yang ditanggung mitra, hak pembayaran operasional, dan kewajiban pemerintah berdasarkan ketentuan kemitraan.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah akun X @FlickHansip mengunggah komentar kritis mengenai aksi mitra SPPG yang berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN).
Akun tersebut mempertanyakan orientasi keikutsertaan mitra dalam program MBG, apakah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak atau lebih berorientasi pada keuntungan bisnis dan pengembalian investasi.
Namun, kritik tersebut perlu ditempatkan sebagai opini pengguna media sosial, bukan sebagai kesimpulan mengenai motif seluruh mitra.
Seperti diberitakan Tirto pada 17 November 2026, sejumlah mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T mendirikan tenda di depan kantor BGN sejak 16 November 2026.
Aksi itu dipicu ketidakjelasan pencairan dana investasi pembangunan dapur dan perubahan biaya operasional.
Dalam pemberitaan tersebut, Iman Rohiman selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa pembangunan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dilakukan dalam waktu 35 hari, tetapi hingga lebih dari satu tahun berjalan belum memperoleh kepastian pembayaran maupun operasional.
Iman juga mengungkapkan bahwa pembangunan dapur membutuhkan modal dalam jumlah besar dan sebagian dana diperoleh melalui pinjaman.
Kepada Tirto, ia menyebut, “Dapur kami ini dibangun dengan anggaran Rp1,5 miliar. Kami belum ada satu rupiah pun yang kami dapatkan dari proyek MBG ini.”
Pernyataan tersebut menggambarkan beban finansial yang dialami mitra, sekaligus menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai status operasional dan mekanisme pembayaran fasilitas yang telah dibangun.
Dalam aksi tersebut, sejumlah poster juga dipasang dengan pesan yang menggambarkan tekanan ekonomi keluarga mitra.
Di antaranya bertuliskan, “Kami Membangun Dapur untuk Negeri, Kini Keluarga Kami Kehilangan Harapan!” serta “Kami Punya Keluarga dan Tagihan Finansial! Jangan Abaikan Hak Rakyat Demi Popularitas!”.
Keluhan tersebut patut mendapat perhatian, terutama apabila terdapat hak pembayaran atau kepastian operasional yang belum dipenuhi sesuai ketentuan kerja sama.
Namun, tuntutan pengembalian seluruh modal pembangunan dapur perlu dibedakan dari kewajiban pembayaran operasional.
Keikutsertaan dalam kemitraan program pemerintah tidak otomatis menjadikan seluruh investasi sebagai kewajiban penggantian oleh negara.
Besaran modal, pembiayaan pembangunan, pinjaman, hingga perhitungan titik impas atau Break Even Point (BEP) merupakan bagian dari keputusan investasi yang harus mengacu pada persyaratan dan perjanjian kemitraan.
Meski demikian, pemerintah tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran yang memang menjadi hak mitra berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian skema pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam polemik tersebut.
BGN mulai menerapkan insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG sebesar Rp2.000 per porsi sejak 5 Oktober 2026.
Kebijakan ini menggantikan skema sebelumnya yang memberikan insentif tetap Rp6 juta per hari kepada setiap dapur, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani berbeda-beda. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan agar pemberian insentif lebih sebanding dengan jumlah makanan yang disalurkan.
Dalam siaran pers BGN pada 1 Oktober 2026, ia mengatakan, “Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.”
Dengan demikian, besaran insentif tidak lagi disamaratakan tanpa mempertimbangkan volume pelayanan masing-masing SPPG.
Dalam skema tersebut, BGN menjelaskan alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Insentif juga berkaitan dengan aktivitas pelayanan. Sudaryono menegaskan, “Dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi.”
Artinya, pembayaran insentif dikaitkan dengan layanan yang benar-benar diberikan, bukan semata-mata keberadaan bangunan dapur.
Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan Sudaryono yang diberitakan ANTARA pada 3 September 2026. Saat itu, ia menilai pemberian insentif dengan nominal sama kepada dapur yang melayani jumlah porsi berbeda perlu dievaluasi.
Sudaryono mengatakan, “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil.”
Kebijakan baru dimaksudkan untuk memperhitungkan perbedaan kapasitas dan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur.
Meski demikian, perubahan skema insentif tidak boleh digunakan untuk mengabaikan persoalan pembayaran yang telah menjadi hak mitra.
Apabila terdapat dapur yang sudah memenuhi persyaratan, menjalankan pelayanan, atau memiliki dasar pembayaran sesuai perjanjian tetapi belum menerima haknya, BGN tetap perlu memberikan penjelasan dan penyelesaian yang terukur.
Sebaliknya, pengeluaran pembangunan, bunga pinjaman, dan target keuntungan investasi tidak otomatis dapat ditagihkan kepada negara tanpa dasar perjanjian atau ketentuan yang mengaturnya.
Persoalan komunikasi antara mitra dan BGN juga menjadi bagian dari aksi tersebut.
Dalam pemberitaan Tirto, massa disebut menolak menemui utusan maupun pejabat setingkat deputi karena menginginkan dialog langsung dengan Kepala BGN Sudaryono.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya perbedaan harapan mengenai mekanisme komunikasi.
Namun, penyelesaian melalui jalur kelembagaan tetap diperlukan agar setiap tuntutan dapat diperiksa berdasarkan dokumen, status dapur, dan ketentuan kemitraan.
Di sisi lain, BGN juga menjalankan proses aktivasi SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan kebutuhan penerima manfaat.
Dalam siaran pers pada 4 November 2026, BGN mengumumkan aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi yang diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa proses tersebut tidak semata-mata mengejar penambahan jumlah dapur.
Agustina menyatakan, “Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat.”
Ia juga menjelaskan bahwa dapur yang diaktifkan harus mampu membuktikan kesiapan infrastruktur dan personel untuk menjalankan produksi serta distribusi makanan sesuai tata kelola keamanan pangan.
BGN turut menempatkan persyaratan higiene dan sanitasi sebagai bagian dari kelayakan operasional.
Dalam siaran pers yang sama, lembaga tersebut menyebut setiap SPPG yang diaktifkan wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dapur saja tidak cukup untuk menjamin fasilitas dapat langsung beroperasi.
Kesiapan tenaga kerja, kelengkapan fasilitas, administrasi, keamanan pangan, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan sebelum layanan dijalankan.
Pada akhirnya, polemik tuntutan pengembalian modal dapur MBG perlu dilihat secara utuh.
Pemerintah harus memastikan mitra memperoleh kepastian mengenai status operasional, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian kewajiban yang telah disepakati.
Sementara itu, mitra juga perlu memahami bahwa investasi dalam suatu kemitraan memiliki perhitungan dan risiko yang tidak otomatis menjadi tanggungan APBN.
Transparansi perjanjian dan kepastian prosedur menjadi kunci untuk mencegah persoalan serupa berulang.
Persoalan yang dialami sejumlah mitra juga tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh Program MBG gagal.
Kritik terhadap tata kelola, evaluasi skema pembiayaan, dan tuntutan perbaikan merupakan bagian penting dalam pengawasan kebijakan publik.
Namun, kritik perlu disertai data dan verifikasi agar tidak berkembang menjadi generalisasi maupun narasi yang mempertentangkan pemerintah dengan mitra tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Keberlanjutan MBG pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima program, bukan hanya dari jumlah dapur yang dibangun atau besarnya investasi yang dikeluarkan.
Pemerintah, BGN, mitra SPPG, dan masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan program berjalan dengan transparan, akuntabel, serta memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan.
Pengawasan publik tetap diperlukan agar persoalan kemitraan dapat diselesaikan secara proporsional tanpa mengorbankan tujuan utama pemenuhan gizi nasional.
