Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengapresiasi komitmen perwakilan buruh untuk menjaga aksi penyampaian aspirasi di Jakarta, Kamis, berlangsung damai dan tertib.
“Saya juga mengapresiasi komitmen dari keterwakilan dari buruh untuk menjaga aksi tetap damai dan tertib dan mari kita jaga ruang demokrasi ini bersama-sama,” kata Dudung usai menerima sejumlah perwakilan organisasi buruh di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Dudung mengatakan pemerintah menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Menurut dia, ruang dialog tetap terbuka selama aspirasi disampaikan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan.
Diketahui, aksi buruh pada Kamis ini diikuti oleh ribuan pekerja dari sejumlah wilayah, antara lain Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta.
Massa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) berkumpul di kawasan Patung Sudirman dan bergerak menuju kawasan UOB di Jalan MH Thamrin untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dudung mengatakan pemerintah dan buruh memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera.
“Pada dasarnya, pemerintah dan buruh memiliki tujuan yang sama, yaitu dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera,” ujarnya.
Dia menekankan perlindungan pekerja perlu berjalan bersama dengan keberlangsungan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Dudung juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif agar ruang penyampaian aspirasi melalui mekanisme demokrasi tetap terpelihara.
“Mari kita jaga ruang demokrasi ini bersama-sama,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan organisasi buruh menyampaikan 11 poin aspirasi.
Poin-poin tersebut, di antaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh; kepastian kerja serta pencegahan penyalahgunaan sistem alih daya (outsourcing), kontrak, dan pemagangan; upah layak; perlindungan pekerja platform; jaminan pesangon; dan kebebasan berserikat.
Buruh juga menyoroti keselamatan kerja, penegakan hukum terhadap pelanggar hak buruh, perlindungan buruh perempuan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta pelatihan keterampilan untuk menghadapi era otomatisasi.
Untuk pengamanan kegiatan di Jakarta, Polda Metro Jaya menyiapkan 26.386 personel gabungan dari Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pamdal DPR/MPR untuk mengawal 99 kegiatan masyarakat, termasuk 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
