Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan wakil presiden (wapres) di Indonesia berjumlah tiga orang. “Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevant untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar Ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” kata Sultan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Dia menyebut setiap wilayah Indonesia memiliki karakter dan kebutuhan masing-masing. Menurut Sultan, kepemimpinan nasional juga harus didesign dengan memperhatikan juga pertimbangan kewilayahan dan keadilan politik.
“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan.
Lebih lanjut, ia menyoroti tugas dan agenda Presiden RI sudah sangat banyak. Oleh karenanya, ia menilai perlu ada lebih dari satu wapres untuk membantu kepala negara. Sultan menegaskan, para wapres itu juga harus memiliki visi dan mampu mengawal setiap program pemerintah sekaligus menjawab memahami kebutuhan masyarakat daerah. “Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi Dan tentunya kinerja para Kepala Daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” tutupnya.
Konstitusi: Jumlah wapres 1 orang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa jumlah wakil presiden adalah satu orang. Berikut bunyi pasalnya.
Adapun untuk konteks penentuan cawapres seperti saat ini, pascaberhentinya Gibran Rakabuming Raka, MPR harus menggelar sidang paripurna paling lambat 14 hari setelah presiden mengajukan dua cawapres ke MPR untuk dipilih dan dilantik MPR. MPR punya waktu 60 hari untuk melantik wapres baru sejak wapres lama mundur. Adapun Gibran berhenti pada 12 November 2026. Batas 60 hari ini diatur di Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, juga di Pasal 46 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
