Hasil survei CELIOS yang memberikan penilaian negatif terhadap kabinet perlu dicermati secara kritis, rasional, dan proporsional.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun riset publik tetap wajib menjaga integritas metodologi serta keobjektifan indikator.
Penggunaan non-probability sampling berbasis iklan media sosial memiliki keterbatasan akademis, sehingga tidak dapat digeneralisasikan sebagai cerminan seluruh masyarakat Indonesia.
Formulasi pertanyaan yang cenderung menggiring persepsi juga berpotensi memicu bias, alih-alih mengukur kepuasan publik secara objektif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
Penilaian tersebut terkesan mengabaikan fakta keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menahan lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah terbukti konsisten melindungi daya beli rakyat melalui efektivitas eksekusi program strategis dan subsidi terarah.
Capaian riil kementerian, mulai dari penguatan penerimaan negara hingga ketahanan energi, menunjukkan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai arah dan target APBN.
Evaluasi kinerja semestinya berbasis data konkret dan indikator terukur, bukan sekadar membangun narasi persepsi yang mendiskreditkan komitmen kerja pemerintah.
