Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih menunjukkan angka yang tinggi. Sejumlah hasil survei pada September 2026 mencatat mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Survei INES yang dilakukan pada 14–20 September 2026 menunjukkan bahwa 82,1 persen masyarakat percaya kepada pemerintah. Sementara itu, sebanyak 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo. Angka ini memperlihatkan bahwa dukungan publik terhadap pemerintah masih cukup kuat.
Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI). Dalam survei yang dilakukan pada 8–20 September 2026, sebanyak 80,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja kepemimpinan Presiden Prabowo. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden juga tercatat mencapai 82,1 persen.
Hasil sejumlah survei tersebut menjadi catatan penting di tengah berbagai kritik dan narasi negatif yang berkembang mengenai pemerintahan. Setidaknya, angka-angka itu menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tidak bisa digeneralisasi hanya berdasarkan kritik yang ramai di media sosial, aksi demonstrasi, atau hasil satu lembaga survei.
Di sisi lain, hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan lebih rendah juga tidak boleh langsung diabaikan. Dalam demokrasi, kritik dan perbedaan penilaian merupakan hal yang wajar. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa hasil survei dapat berbeda karena perbedaan metode, waktu pengumpulan data, karakteristik responden, hingga rumusan pertanyaan yang digunakan.
Karena itu, membandingkan hasil survei dari berbagai lembaga menjadi langkah penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Publik perlu melihat siapa penyelenggara survei, berapa jumlah responden, bagaimana metode pengambilan sampelnya, berapa margin of error, serta apakah proses penelitian dilakukan secara transparan.
Sikap kritis semacam ini diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh angka-angka yang hanya mendukung pandangan tertentu. Survei seharusnya menjadi instrumen untuk memahami opini publik, bukan sekadar alat untuk membenarkan narasi politik atau membangun kesan bahwa masyarakat sepenuhnya menolak maupun mendukung pemerintah.
Tingginya angka kepercayaan dan kepuasan dalam survei INES dan LKPI tentu menjadi modal positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, angka tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah tetap perlu menjawab kritik, memperbaiki kebijakan, dan memastikan program-programnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, menilai kinerja pemerintahan tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu survei atau satu narasi. Masyarakat perlu membandingkan berbagai hasil penelitian, memeriksa metodologinya, dan melihatnya bersama dengan capaian nyata pemerintah. Dengan cara itu, penilaian terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi lebih objektif, rasional, dan berimbang.
