Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal. Dengan pencabutan ini, dokumen penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan pemerintah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin di Jakarta pada 11 November 2026. Dokumen yang dicabut adalah surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam keputusan tersebut, Kemendikdasmen menarik surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penarikan berlaku terhadap dokumen yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Surat tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
Langkah pencabutan itu mengacu pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan memerintahkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabut dokumen tersebut. Kemendikdasmen juga mendasarkan keputusannya pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pencabutan tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus dijalankan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan kewajiban pejabat pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga menyebut tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan tersebut melalui perkara yang telah diputus.
Yusril menjelaskan bahwa pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat tidak memiliki hak mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam perkara TUN. Hal tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak pengajuan PK dalam perkara tersebut hanya kepada pihak penggugat. “Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK,” kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyoroti kemungkinan dampak pencabutan dokumen tersebut terhadap persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Menurut pandangannya, apabila persyaratan pendidikan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan, konsekuensinya terhadap jabatan Wakil Presiden perlu diperhatikan dalam kerangka konstitusi. Pernyataan tersebut kembali memunculkan pembahasan mengenai implikasi hukum putusan MA terhadap kedudukan Gibran.
Sebelumnya, perkara ini telah melalui proses persidangan di PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum berlanjut ke tingkat kasasi. Majelis hakim MA yang mengabulkan permohonan Subhan Palal dipimpin Hakim Agung Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Putusan tersebut secara khusus membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Pencabutan Suket tersebut juga berkaitan dengan gugatan lain yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen. Pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menilai objek sengketa dalam gugatan tersebut sama dengan dokumen yang telah dibatalkan MA, sehingga setelah pencabutan dilakukan, objek gugatan dinilai tidak lagi ada secara faktual.
Dokumen penyetaraan pendidikan tersebut sebelumnya digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pembatalan oleh MA kemudian menjadi salah satu alasan 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran. Namun, usulan tersebut tidak dilanjutkan karena dalam sumber disebutkan Gibran memutuskan mengundurkan diri pada hari ini.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap persoalan penting dalam penyelenggaraan negara. Usulan penggunaan hak tersebut muncul setelah putusan MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Perkembangan pencabutan dokumen ini pun menjadi perhatian karena berkaitan dengan putusan pengadilan dan persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.
