Presiden Prabowo Subianto berbicara blak-blakan mengenai kondisi bangsa dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026. Di hadapan para peserta, Prabowo mengungkap adanya kelompok oligarki dan kaum serakah yang selama ini berupaya menguasai kekayaan alam Indonesia demi kepentingan mereka sendiri.
Prabowo menjelaskan bahwa kekuatan kelompok tersebut tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki uang dan pengaruh besar, bahkan disebut mampu membeli siapa saja, mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden. Sementara itu, siapa pun yang menolak mengikuti kepentingan mereka berpotensi disingkirkan.
Bahkan, ketika ada pemimpin yang berusaha melawan kepentingan kelompok tersebut, berbagai upaya untuk menjatuhkan atau menggoyang pemerintahan bisa dilakukan. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi apabila Indonesia benar-benar ingin mengembalikan kekayaan alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi tekanan tersebut. Ia bahkan menyatakan tidak takut kehilangan jabatan apabila perjuangannya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar, Saudara-saudara sekalian!” demikian pernyataan Prabowo seperti dikutip dari detik.com.
Sayangnya, pernyataan Presiden yang disampaikan secara terbuka dan apa adanya itu justru dipelintir oleh sebagian warganet. Ada yang mengaitkannya dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Padahal, muncul pertanyaan sederhana: bagian mana dari pernyataan tersebut yang menunjukkan gejala NPD?
Pernyataan Prabowo justru memperlihatkan sikap politik yang tegas. Ia menyampaikan kesediaannya menghadapi risiko politik demi memperjuangkan kepentingan bangsa. Tidak takut kehilangan jabatan bukan berarti narsistik, melainkan dapat dimaknai sebagai komitmen untuk tidak tunduk pada tekanan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
Perjuangan melawan praktik penguasaan kekayaan negara oleh segelintir kelompok memang bukan perkara mudah. Kepentingan ekonomi dan politik yang telah mengakar selama bertahun-tahun tentu memiliki banyak tantangan. Karena itu, dibutuhkan keberanian, konsistensi, dan dukungan masyarakat agar agenda tersebut dapat berjalan.
Masyarakat seharusnya tidak mudah terjebak dalam pelabelan maupun narasi yang justru mengalihkan perhatian dari substansi persoalan. Kritik terhadap Presiden tentu sah dalam demokrasi, tetapi hendaknya disampaikan secara objektif dan tidak sekadar membangun stigma terhadap pernyataan yang sebenarnya perlu dicermati lebih jauh.
Kini, yang lebih penting adalah mengawal kebijakan dan langkah konkret pemerintah agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Jika agenda tersebut memang dijalankan secara konsisten, masyarakat sepatutnya memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawasan agar cita-cita kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terwujud.
